Ads

UNITARIS HARGA MATI !!!

Sunda Empire yang saat ini kiat menduduki trending topic diberbagai berita mempunyai pro dan kontra, belum selesai dari kasus  Keraton Agung Sejagat yang baru saja dibekuk, saat ini muncul lagi sebuah kerajaan atau yang saya sebut sebagai perkumpulan. 
Dimana perkumpulan ini dinamakan “Sunda Empire”, menurut saya banyak ketidak benaran yang diutarakan oleh inisial RS yang menduduki posisi Petinggi Sunda Empire didepan public baik di media elektronik maupun media lainnya. Hal ini yang membuat keresahan warga Sunda bahkan seluruh Warga Negara Indonesia, semakin maraknya perkumpulan-perkumpulan, ormas-ormas dan kerajaan-kerajaan yang muncul yang tidak dilegalkan oleh Negara hukum kita. Indonesia adalah Negara Kesatuan, Negaara dengan system Demokrasi, Semua warga Negara Indonesia berhak untuk menyampaikan pendapat, bebas berinovasi tapi dalam system demokrasi ini bukan berarti bahwa indicator perkembangan suatu Negara bisa sepenuhnya bebas.


Mengapa Sunda Empire tidak segera dibekukan ?
Apakah harus menunggu jika ada pihak yang dirugikan ?
Menurut saya, APH bisa segera melakukan penyelidikan atas dasar 3 (Tiga) hal ini :
Satu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan


Image result for sunda empire

Berdasarkan Undang - Undang tersebut, dalam Pasal 24 huruf (d) : Setiap orang dilarang mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara.

Dari gambar tersebut terlihat jika ada lambang bendera merah putih yang diberikan gambar lain, jika kita masih ingat tahun 2008 lalu salah satu Band terkenal di Indonesia inisial “D” dijerat hukuman dengan kasus yang sama seperti ini. Lantas apa yang kita tunggu  ????

Dua, Pasal 14, 15  KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Tiga, Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dasar kedua dan ketiga tersebut didasari atas perkataan RS Suda Empire terkait wacana tentang PBB dan NATO, dimana dalam beberapa sesi RS menyebutkan tentang sejarah PBB dan Nato yang berasal dari Bandung. Hal tersebut bisa menjadi vandalisme.
Titik kelemahan negara kita salah satunya adalah bagaimana sistem yang demokrasi ini memberikan batasan bagi para organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat  yang melakukan perkumpulan-perkumpulan yang mendirikan suatu organisasi tanpa ada batasan norma yang mengaturnya.


Author : Mita Dwijayanti

Post a Comment

0 Comments